Legalitas bitcoin menurut hukum indonesia - think, that
Galang Prayogo
Galang Prayogo (lahir di Jakarta, 18 Oktober1990; umur 30 tahun) adalah ahli hukum, pengacara, sekaligus Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI). Sebagai ketua HPHSI, Galang aktif mengkritisi berbagai kasus hukum populer di Indonesia, seperti peretasan akun Facebook, kasus prank sampah Ferdian Paleka, pelesetan Mars ABRI oleh dosen sekaligus aktivisHAM, Robertus Robet, serta berbagai kasus hukum terkait perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Galang juga aktif menulis artikel jurnal ilmiah dan buku-buku terkait hukum siber.[1][2][3][4][4][5][2][6][7][8]
Pemikiran tentang mata uang kripto[sunting | sunting sumber]
Sebagai praktisi hukum siber, Galang Prayogo banyak menyoroti isu terkait cryptocurrency atau mata uang kripto, yaitu aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi.[9][10] Galang menilai Indonesia merupakan pasar besar mata uang kripto[11][12] dan bisnis ini dianggap memiliki masa depan cerah.[13][14][15]
Galang juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait keberasaan mata uang digital ini. Menurutnya, pemerintah perlu membuat regulasi, termasuk di antaranya terkait persoalan penarikan pajak. Aturan yang ada masih memiliki celah sehingga memungkinkan pelakunya menghindari pajak.[11] Galang melihat, aparat kepolisian, BNN, BSSN, Kemkominfo, dan OJK perlu membentuk pengawasan bersama dalam hal ini.[9]
Pendidikan[sunting | sunting sumber]
Karya tulis[sunting | sunting sumber]
Buku[sunting | sunting sumber]
- Pengantar Hukum Siber Indonesia (Bildung Pustaka Utama, 2018)
- Propaganda Media Sosial (Bildung Pustaka Utama, 2018)
- Monopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sistem Ekonomi Pancasila (Bildung Pustaka Utama, 2017)[16]
- Ketidakseimbangan dalam Kontrak Perbankan (Bildung Pustaka Utama, 2017)[17]
- Kerahasiaan Klien dan Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (Bildung Pustaka Utama, 2017)[18]
Jurnal ilmiah[sunting | sunting sumber]
- "Bitcoin, Regulation, and The Importance of National Legal Reform" (Asian Journal of Law and Jurisprudence, Volume 1 No. 1, June 2018, page 1-9)
- "Application of Proportionality Principles on Creditor and Debtor Interests in Banking Credit Agreement" (European Research Studies Journal, Volume XXI, Issue 3, 123-131, 2018)[19]
- "Conceptualization of Repudiation Rights Policies on Indonesian Diaspora" (IJCIET, Volume 9, Issue 8, pp. 1394 to 1406)[20]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^50 Juta Akun Facebook Diretas, Ini yang Dikhawatirkan HPHSI Kai.or.id
- ^abMata Uang Virtual Libra Perlu Diwaspadai, Apa Sebab? Kompas.com
- ^Berkaca Kasus Dandhy, Pemerhati Hukum Siber: Bijaklah Terapkan UU ITE Rmol.id
- ^abMembela Ferdian Paleka, Ketua HPHSI Sebut Prank Sampah demi Menegakkan Aturan Jpnn.com
- ^HPHSI Anggap Penangkapan Robertus Robet Mengada-ada Jawapos.com
- ^Badan Siber dan Sandi Diminta Waspada Serangan Hoax jelang Pilpres Viva.co.id
- ^Kebijakan Pemerintah Batasi Publik Kirim Foto Menuai Kritik Sindonews.com
- ^Pengguna Internet Meningkat, Pemerintah Diminta Lindungi Aktivitas Warga di Dunia Maya Tribunnews.com
- ^abKenaikan Harga Mata Uang Kripto Tak Berdampak di RI, Mengapa? Kompas.com
- ^Mengukur Potensi Penggunaan Cryptocurrency bagi Negara-Negara Islam Bisnis.com
- ^abPemerintah Disarankan Buat Regulasi tentang Kripto Jpnn.com
- ^Bisa Dipakai Masif, Mata Uang Kripto Tunggu Legalitas Cnnindonesia.com
- ^2019, Masa Depan Bitcoin di Indonesia Diprediksi Cerah Detik.com
- ^Kinerja Bitcoin Diprediksi Cerah di 2019 Kompas.com
- ^Prediksi HPHSI, 2019 Pasar Bitcoin di Indonesia Bakal Cerah Jawapos.com
- ^Monopoli badan usaha milik negara (BUMN) dalam sistem ekonomi Pancasila Perpusnas.go.id
- ^Ketidakseimbangan (proporsionalitas) dalam kontrak perbankan Perpusnas.go.id
- ^Kerahasiaan klien dan pelapor transaksi keuangan mencurigakan Perpusnas.go.id
- ^Application of Proportionality Principles on Creditor and Debtor Interests in Banking Credit Agreement Ersj.eu
- ^Conceptualization of Repudiation Rights Policies on Indonesian Diaspora Iaeme.com
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
-
-